Kepala Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat Didik Mukrianto menyebut deklarasi Ganjar Pranowo sebagai oposisi, tentu merupakan hak warga negara dan dijamin kebebasan berpendapatnya maka tak perlu dipersoalkan.
“Dalam konteks ini, pendapat atau sikap politik setiap warga negara, apapun standing-nya, ya harus kita hormati, termasuk sikap Pak Ganjar,” kata Didik kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/5/2024).
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lanjut dia, bagian sikap politik untuk memilih menjadi koalisi maupun oposisi, tidak ada yang salah sepanjang dilakukan untuk tujuan yang baik. “Pemerintah juga butuh partner yang kritis dan konstruktif. Pemerintah juga butuh partisipasi pengawasan masyarakat sebagai check and balances dalam pengelolaan pemerintah,” tuturnya.
Dan pengawasan ini menurutnya, dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk bagi mereka yang mengambil sikap oposisi. “Dalam era demokrasi koalisi dan oposisi sama pentingnya, yang penting dilakukan secara proporsional dan konstruktif,” ujar dia.
Ganjar diketahui telah mendeklarasikan diri untuk tidak akan bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran. Ganjar menegaskan dirinya akan melakukan kontrol terhadap pemerintahan.
“Saya declare, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar,” kata Ganjar saat acara halalbihalal TPN, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024) malam.
Ganjar mengatakan berada di dalam atau di luar pemerintahan semuanya terhormat. Ganjar meminta tidak ada saling mencibir soal itu. “Sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar musti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir,” katanya.
