Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) bersama Rakhmat Hidayat, Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), menyoroti perilaku sejumlah mahasiswa penerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang tampak memamerkan gaya hidup mewah. Menurut Rakhmat, tindakan tersebut sangat tidak pantas dan memalukan, mengingat dana yang digunakan berasal dari uang rakyat.
Dalam wawancara dengan Inilah.com, Rakhmat mengungkapkan keprihatinan atas penggunaan dana KIP untuk gaya hidup yang tidak sesuai dengan tujuan asli program tersebut.
“Ini melukai jutaan mahasiswa yang tidak mampu untuk kuliah karena keterbatasan biaya dan akses,” ucap Rakhmat, Jumat (3/5/2024).
Lebih lanjut, Rakhmat menekankan pentingnya tindakan tegas dari pihak kampus, termasuk pencabutan KIP sebagai efek jera. Ia juga menyoroti kelemahan sistem pengawasan dan evaluasi yang ada, di mana proses seleksi sering kali hanya berdasarkan evaluasi administratif tanpa verifikasi lapangan yang memadai.
“Proses seleksi mahasiswa KIP umumnya hanya melalui desk evaluation berdasarkan data administrasi seperti slip gaji dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), yang bisa memungkinkan pemalsuan data,” terang Rakhmat.
Rakhmat mengkritik kurangnya pengawasan pasca-penerimaan KIP, yang hanya meminta laporan nilai tanpa evaluasi atau kontrol lebih lanjut.
“Tidak ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang rutin, seharusnya ada kontrol minimal setiap enam bulan sekali untuk menghindari penyalahgunaan bantuan,” jelas Rakhmat.
Dia mendesak pihak kampus dan pemangku kebijakan pendidikan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan evaluasi, memastikan bantuan pendidikan hanya diterima oleh mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dan memanfaatkannya dengan tepat.
