Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC) Ahmad Khoirul Umam menilai pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan diuntungkan andai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan memutuskan untuk menjadi oposisi.
Umam mengibaratkan hubungan PKS-PDIP ibarat air dan minyak.
“Jika PKS dan PDIP menjadi kekuatan oposisi, maka hal itu akan menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena PDIP dan PKS ibarat air dan minyak, basis ideologinya sangat berbeda bahkan bertolak belakang,” kata Ahmad kepada Inilah.com, Sabtu (27/4/2024).
Ahmad mengatakan, kedua partai itu memang berpeluang bisa memainkan peran kritis dalam konteks kebijakan publik ke depan. Namun lagi-lagi menurut dia, perbedaan idiologi akan menjadi jurang yang dalam antara keduanya.
“Namun akan kesulitan untuk membangun gerakan politik oposisional yang solid dan memadai karena ada akar faksinalisme akut akibat perbedaan ideologi,” ujar Ahmad.
Meskipun begitu, ia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran hendaknya tetap membuka ruang bagi hadirnya kekuatan oposisi yang memadai.
“Hal ini guna untuk menjaga cheking and balancing system dalam mekanisme demokrasi dan tata kelola pemerintahan,” jelasnya.
Sebelumnya, Ahmad menilai kedekatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NasDem terhadap Prabowo mampu menggenapkan pemerintahan Indonesia ke depan.
Sebab, dalam menghadirkan lingkungan politik dan pemerintahan baru yang stabil dalam transisi kekuasaan dibutuhkan setidaknya 60 persen kekuatan parlemen.
“Pendekatan Prabowo dengan Nasdem dan PKB, setidaknya akan menggenapkan kekuatan politik pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sekitar 70 persen,” kata Ahmad kepada Inilah.com, Sabtu (27/4/2024).
Bahkan, katanya menambahkan, jika guguatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) PPP dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). “Maka akumulasi koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa semakin “gemoy”, yakni sekitar 74 persen,” ujarnya.
