Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak salah memilih para anggota pansel seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab kerja pansel di 2019 hanya menghasilkan pimpinan bermasalah seperti Firli Bahuri.
“Dua orang yang sebelumnya diklaim terbaik oleh Pansel (Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar) ternyata melanggar etik, bahkan diproses hukum karena disinyalir melakukan praktik korupsi. Ini tentu menjadi bukti konkret betapa buruknya proses seleksi Pimpinan KPK periode sebelumnya,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhan, kepada wartawan, dikutip di Jakarta Kamis (9/5/2024).
Ia menuturkan, setidaknya ada tiga kriteria yang bisa jadi tolok ukur Jokowi dalam menyeleksi nama-nama pansel KPK. Pertama, anggota pansel harus memiliki kompetensi.
“Presiden harus menunjuk figur yang memahami kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia secara utuh dan mengetahui permasalahan-permasalahan di KPK belakangan waktu terakhir. Sehingga, orientasi kerja pansel berbasis realita permasalahan sebenarnya,” ujar Kurnia.
Anggota pansel, tutur dia, juga diwajibkan memiliki integritas. Kurnia mengatakan rekam jejak para anggota pansel harus dipelototi oleh publik. Ia berharap, pansel KPK terbebas dari konflik kepentingan.
“Jangan sampai pansel yang terpilih justru memiliki afiliasi khusus dan memanfaatkan proses seleksi sebagai sarana meloloskan kandidat tertentu,” tutur Kurnia.
Sebelumnya diberitakan, Koordinator Staf Khusus Presiden RI Jokowi, Ari Dwipayana menyebut, pansel akan diumumkan pada akhir bulan Mei. “Pembentukan pansel capim KPK masih dalam proses yang rencananya akan diumumkan pada bulan ini,” kata Ari melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (9/5/2024).
Ari belum merinci nama-nama orang yang menjadi kandidat pansel capim KPK itu. Yang jelas nantinya, pansel akan berisikan sembilan orang, terdiri dari lima orang dari unsur pemerintahan dan empat orang dari unsur masyarakat.
“Nama-nama calon anggota Pansel Capim dan Dewas KPK masih terus digodok dengan memperhatikan harapan masyarakat utk mendapatkan anggota Pansel yang kredibel dan berintegritas,” kata Ari.
