Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto memberikan sinyal jika hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sedang renggang.
Bahkan Hasto membeberkan fakta soal isu yang berkembang belakangan ini soal penolakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
“Jadi saya sendiri mengalami itu, jadi ketika saya sedang nyekar di makam Bung Karno di Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan Big Datanya itu ada cukup banyak, yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode,” terang Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).
Hasto mengaku sempat bertemu dengan salah satu menteri yang engga disebutkan namanya tersebut. Dalam pertemuan itu menteri tersebut mengonfirmasi jika sikap beberapa ketua umum parpol untuk mendukung wacana tiga periode ini adalah arahan dari Presiden Jokowi yang belakangan disebut sebagai ‘Pak Lurah’.
“Saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, maka kemudian karena PDIP ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PDIP bersama rakyat indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi, itu sikap yang diambil oleh PDIP,” tegasnya.
Hasto memastikan apa yang diungkapnya terkait fakta tersebut adalah kejadian politik sebenarnya. Bahkan Hasto berani bersumpah untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya soal permintaan perpanjangan masa jabatan tiga periode.
“Saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di-crosscheck, saya pertanggung jawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada,” ujarnya.
“Melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDIP, tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi, sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti,” pungkas Hasto.
Sebagai informasi, Menko Marves Luhut Pandjaitan memang sempat menyinggung soal penundaan Pemilu 2024. Luhut mengklaim memegang big data soal keinginan rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
Luhut menyebut 110 juta percakapan di media sosial yang masuk big datanya mendukung penundaan Pemilu 2024.
“Karena begini, kita kan punya big data. Saya ingin lihat. Dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah (dukung penundaan),” kata Luhut saat itu.
