Pemerintahan Prabowo harus menyiapkan langkah kombinasi terukur untuk merespons dampak konflik Timur Tengah terutama mengurangi risiko negatif terhadap perekonomian nasional.
Perang atau konflik di berbagai belahan dunia yang terjadi akhir-akhir ini, terutama memanasnya hubungan Israel versus Iran bisa menyulitkan Indonesia. Ini akan menjadi beban baru presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, jika eskalasinya terus berlanjut.
Saling serang Israel dengan Iran ini merupakan peristiwa terkini, setelah sebelumnya beberapa konflik dengan kekuatan senjata masih belum selesai sehingga makin menimbulkan ketidakpastian dunia. Lihat saja perang Rusia dengan Ukraina hingga serangan Israel terhadap Gaza yang sudah menewaskan lebih dari 34 ribu jiwa.
Belum lagi konflik yang semakin memanas antara China dengan AS bersama sekutunya di konflik Taiwan, serta kekisruhan China dengan beberapa negara di kawasan Laut China Selatan. Peristiwa ini akan mempengaruhi geopolitik serta berpengaruh terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia.
Konflik Iran dengan Israel patut menjadi perhatian karena bisa membesar menjadi konflik negara-negara di kawasan bahkan disebut-sebut dapat memicu perang dunia ketiga. Selain itu dampaknya juga akan sangat terasa terhadap perekonomian Indonesia. Tak heran Indonesia berusaha melakukan upaya diplomasi agar konflik kedua negara yang menjadi musuh bebuyutan itu makin meluas.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sudah meminta Amerika Serikat membantu meredakan konflik Iran dan Israel. Dalam upaya deeskalasi konflik di kawasan Timur Tengah itu, Retno telah menelepon sejumlah mitranya, termasuk Wakil Menlu AS Kurt M. Campbell. “Kita tahu Amerika Serikat punya peran yang sangat besar untuk dapat menggunakan pengaruhnya agar deeskalasi terjadi,” katanya.
Dampak Perang Israel Bagi Perekonomian RI
Perang antara Iran dan Israel memiliki potensi dampak terhadap perekonomian Indonesia, meskipun hingga saat ini efeknya belum terlalu signifikan. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian Indonesia misalnya ketegangan di Timur Tengah ini dapat mempengaruhi harga minyak dunia.
Jika situasi semakin memanas, harga minyak bisa melonjak, yang berdampak pada ekonomi Indonesia. Harga minyak yang meningkat akan membawa konsekuensi pada melonjaknya subsidi dan kompensasi BBM serta elpiji.
Risiko geopolitik yang meningkat akibat konflik dua negara ini juga dapat menyebabkan keluarnya investasi asing dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain itu, meskipun Palestina dan Israel bukan mitra dagang utama Indonesia, perang dapat mempengaruhi stabilitas regional dan perdagangan global. Kondisi ini perlu diawasi agar tidak mengganggu hubungan dagang Indonesia dengan negara-negara di kawasan.
Konflik ini jika terus memanaskan juga akan menyebabkan situasi ketidakpastian sehingga berpengaruh terhadap sentimen pasar dan investasi. Perubahan tiba-tiba dalam konflik dapat berdampak pada perekonomian secara keseluruhan.
Dan yang pasti, ketidakpastian dunia ini juga memengaruhi nilai rupiah. Lihat saja, saat terjadi serangan balasan Iran terhadap Israel, mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah pada Senin (22/4/2024) pukul 09.01 WIB, sempat berada pada level 16.215 per dollar AS.
Jika nilai rupiah makin anjlok bisa terjadi seperti krisis moneter tahun 1997-1998. Akibatnya banyak lapangan pekerjaan yang tutup, angka pengangguran tinggi, serta harga-harga bahan pokok naik. Saat ini saja harga bahan pokok masih tinggi, sementara tingkat pengangguran juga masih belum beranjak membaik.
Tantangan Berat Prabowo
Guru Besar Ilmu Ekonomi Prof. Didik J. Rachbini sudah mengingatkan bahwa konflik Israel versus Iran akan menyulitkan Indonesia, khususnya Presiden baru terpilih, Prabowo Subianto jika eskalasinya terus berlanjut. “Bagi presiden baru, kondisi tidak pasti ini bisa dan akan membuat berantakan dalam menjalankan kebijakan ekonominya dan sekaligus menambah beban baru bagi masyarakat,” katanya, pekan lalu.
Karenanya, pemerintahan baru harus fokus pada daya tahan dan daya beli masyarakat, serta menahan agar tidak terjadi pengangguran yang besar adalah keniscayaan. Kebijakan menjaga inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok merupakan kebijakan utama untuk melindungi golongan bawah yang rentan.
Rektor Universitas Paramadina Jakarta ini, lebih lanjut menyampaikan, tiga kebijakan yang harus diutamakan untuk menjaga dan melindungi golongan bawah dan rentan. Pertama adalah menjaga daya beli tidak turun, sehingga pemerintah harus sekuat tenaga dan segala kemampuan mengendalikan harga-harga atau menjaga inflasi.
Pada sisi sektor riil, pemerintah pusat dan daerah sudah wajib memantau harga-harga kebutuhan pokok rakyat dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus sangat aktif untuk menjaga bahan pokok di daerahnya.
Kebijakan yang kedua adalah fiskal, satu-satunya instrumen kebijakan yang langsung bisa dipakai oleh pemerintah. Kebijakan ini harus dijaga agar pengeluaran produktif mampu membantu masyarakat bawah dan rentan. Kebijakan fiskal yang baik adalah prudent, berhati-hati dan mampu mengendalikan defisit, jangan jor-joran, kendalikan proyek besar, dan populisme jangan serampangan.
“Harus diingat bahwa sektor dalam negeri adalah bagian terbesar, yakni 75 persen. Meskipun eksternal guncang tetapi menjaga ekonomi dan usaha dalam negeri terutama menengah kecil sangat penting di masa genting,” ujarnya.
Berikutnya adalah kebijakan perdagangan luar negeri diarahkan ke kawasan yang sedikit terpengaruh perang. Jalur ke Eropa dan Timur Tengah pasti terganggu. Tetapi mitra dagang di kutub ekonomi lainnya akan hidup terus, seperti mitra Jepang, China, Asean, India, dan lain-lain.
Penting bagi Indonesia untuk memantau perkembangan konflik ini. Pemerintahan Prabowo harus menyiapkan langkah kombinasi terukur untuk merespons dampak konflik Timur Tengah tersebut terutama mengurangi risiko dampak negatif terhadap perekonomian nasional.
