Telegram, platform pesan singkat yang populer, menghadapi ancaman pemblokiran oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Indonesia. Budi Arie, dalam konferensi pers terkait penanganan judi online, baru baru ini menyatakan bahwa Telegram merupakan platform media sosial yang paling tidak kooperatif dalam upaya pemerintah memberantas judi online.
“Saya sebut saja di sini tinggal Telegram yang tidak kooperatif. Catat, silakan ditulis di media, hanya Telegram yang sama sekali tidak kooperatif,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengultimatum bahwa pemerintah akan memblokir aplikasi tersebut jika tidak ada kerja sama yang lebih baik dalam mengatasi judi online.
“Saya peringatkan kepada platform Telegram. Jika tidak mau kooperatif untuk memberantas judi online, ini pasti akan kami tutup,” tambah Budi Arie.
Sebelumnya pada 2017 lalu, Telegram sempat jadi sorotan dan mematuhi kesediaan untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam memblokir konten terkait terorisme setelah ancaman pemblokiran karena dikhawatirkan memfasilitasi komunikasi teroris.
Telegram, yang didirikan oleh Pavel Durov, telah mengembangkan tim moderator khusus dengan pemahaman bahasa dan budaya Indonesia untuk lebih cepat dan akurat dalam menangani konten terkait terorisme.
Pavel Durov, CEO Telegram, mengakui adanya miskomunikasi sebelumnya dengan Kominfo yang menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan laporan terkait konten terorisme.
“Kami tidak berteman dengan teroris,” tegas Durov, menambahkan bahwa perusahaannya secara rutin memblokir ribuan saluran terkait ISIS setiap bulan.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kejadian sebelumnya ketika versi web dari layanan pesan ini sempat diblokir, dan tekanan meningkat di Indonesia dan Filipina karena serangan-serangan yang meningkat oleh ISIS. Durov telah menegaskan bahwa privasi tetap menjadi prioritas, meskipun mengakui bahwa kelompok teroris seperti ISIS mungkin hanya beralih ke aplikasi lain jika bukan Telegram.
