Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membeberkan puluhan daerah yang terdiri dari 10 provinsi dan 20 kabupaten/kota yang dinilai memiliki potensi kerawanan terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2024.
Menurut Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, sepuluh provinsi yang terbilang rawan netralitas tersebut adalah Maluku Utara (Malut), Sulawesi Utara (Sulut), Banten, Sulawesi Selatan (Sulsel), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Barat, Sumatera Barat (Sumbar), Gorontalo, dan Lampung.
“Inilah posisi provinsi yang kerawanannya tinggi, maka pada sepuluh provinsi ini pastikan upaya pencegahannya tepat,” kata Lolly dalam keterangannya dikutip Jumat (22/9/2023).
Ia mengharapkan, pihak terkait di sepuluh provinsi itu memiliki kreativitas dalam melakukan pencegahan. Dengan begitu, dapat terbangun pencegahan secara efektif dan ketat.
“Pencegahan ini dikencangkan tidak boleh berjarak di pemerintahan, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota. Alasannya, upaya pencegahan yang baik yaitu dengan membangunnya melalui komunikasi yang bertujuan mencegah melakukan pelanggaran,” kata Lolly.
Lebih lanjut, untuk 20 kabupaten/kota yang dianggap memiliki kerawanan netralitas adalah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Wakatobi, Kota Ternate, Kabupaten Sumba Timur, Kota Parepare, Kabupaten Bandung, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Mamuju. Lalu, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Bulu Kumba, Kabupaten Maros, Kota Tomohon, Kabupaten Konawe Selatan, Kota Kotamobagu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Poso.
Kemudian, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kota Banjarbaru, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Luwu Timur.
Hampir senada, Lolly turut menekankan agar upaya pencegahan yang dilakukan secara kreatif melalui program terbaik. “Siapkan upaya mitigasi risiko terkuat supaya (persoalan terkait ASN tidak netral) tidak terjadi di (Pemilu) 2024,” kata Lolly menegaskan.
