Pakar dan praktisi kebijakan publik, Yanuar Nugroho tak setuju pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta berbagai pihak jangan hanya berteriak soal kecurangan Pemilu 2024, namun cukup dilaporkan ke Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi (MK). Yanuar menegaskan, berbagai kecurangan pemilu tetap harus diteriakkan selain dilaporkan ke Bawaslu dan MK.
“Kecurangan ini mesti terus diteriakkan, itu hak kita jadi narasi jangan teriak-teriak tapi laporkan saja itu enggak benar! Laporkan iya, tapi teriak mesti terus,” kata Yanuar dalam video yang beredar di media sosial dikutip di Jakarta, Senin (19/2/2024).
Yanuar mencermati pernyataan Jokowi itu memiliki dampak yang begitu besar sebab selama beberapa hari terakhir omongan soal kecurangan di media sosial mengalami penurunan. Ia menilai fenomena ini dianggap menyimpang.
Baginya, narasi kecurangan harus terus disuarakan oleh seluruh pihak karena kecurangan sendiri merupakan tindakan menyimpang yang tidak layak untuk dianggap biasa.
“Sekali lagi, kecurangan ini jangan dianggap normal. Lalu kalau normal enggak usah diberitakan gitu kan, jangan, jangan please,” ujar Dosen Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Dryarkara ini.
Mantan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan di Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kabinet Kerja itu menyatakan jika masyarakat masih memiliki kesetiaan kepada demokrasi bangsa, maka seluruh pihak wajib untuk bekerja sama. Kerja sama tersebut diwujudkan salah satunya dengan menjaga Indonesia dipimpin oleh sosok yang lahir dari kecurangan.
“Kita jangan terus mendidik warga untuk memilih tidak maju. Demokrasi apa yang anda dapat dengan kecurangan yang dinormalisasi?” tuturnya.
Oleh karena itu, Yanuar menantang pernyataan Jokowi dengan terus menyuarakan narasi kecurangan sambil tetap melaporkan ke pihak berwajib. Ia mengklaim bahwa langkah ini untuk mencegah lahirnya pemimpin baru dari kecurangan karena akan menghambat terwujudnya cita-cita bangsa.
“Demokrasi apa yang anda dapat kalau seperti ini (kecurangan) dianggap normal, dianggap biasa, malah dijadikan sebagai strategi pemenangan, enggak ada, semu. Pemimpinan juga akan kayak gitu. Indonesia 2045, Indonesia Emas itu ya mimpi saja itu, enggak akan tercapai percaya saya, enggak akan,” tegasnya.
Sebelumnya, penyelenggaraan Pemilu 2024 baik di dalam maupun di luar negeri diduga kuat terjadi banyak kecurangan.
Presiden Jokowi meminta seluruh pihak melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Pemilu). “Semuanya kan ada mekanismenya. Kalau di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu,” kata Jokowi kepada awak media, Rabu (14/2/2024).
“Mekanisme nanti persidangan di MK. Nanti saya kira udah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak (pemilu) curang,” tambahnya.
.
.
Baca berita dan artikel menarik lain Inilah.com di Google News.
