Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengingatkan, panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bakal dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan berisi orang titipan. Hal ini berkaca dari pada pansel pada tahun 2019.
“Pansel ini harus independen, betul-betul independen. Jangan diintervensi, karena catatan saya pansel-pansel sebelumnya itu dititipi nama-nama,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman ketika dihubungi Inilah.com, Kamis (9/5/2024).
Boyamin khawatir apabila, pansel terpilih merupakan orang titipan, bakal mudah dipengaruhi dan tidak memilih kewenangan penuh menyeleksi capim KPK.
“Si A Si B nanti harus lolos dan dibawa ke DPR. Nanti dengan alasan di DPR ada yang urus lagi untuk bisa dipilih DPR. Nah saya minta ini tidak ada lagi titipan-titipan lagi, betul-betul dipilih orang yang punya kapasitas untuk jadi pansel dan diberi kewenangan penuh untuk memilih calon,” tuturnya.
Ia menambahkan, para anggota pansel mesti memiliki integritas agar dapat menghasilkan calon berkualitas. Jangan sampai melahirkan pimpinan KPK bermasalah dan terseret kasus etik seperti Firli Bahuri, Lily Pintauli, Alexander Marwata hingga Nurul Ghufron.
“Karena pemberantasan korupsi jelek gara-gara pimpinan KPK bermasalah, sekarang pemerintahnya kena imbasnya, dianggap gagal memberantas korupsi,” ucapnya.
Agar kejadian serupa tak terulang lagi pada masa depan, Boyamin mengingatkan Jokowi lebih bertanggung jawab memilih pansel yang memiliki independensi. Sehingga, menyelamatkan pemberantasan korupsi di Tanah Air ke depannya.
“Kalau KPK gagal, kemudian pemerintahnya cuci tangan bahwa itu tanggung jawabnya KPK, nggak boleh lagi begitu, jadi ini harus tanggung jawabnya pemerintah. Sehingga harus mencari sekali lagi urgensinya mencari pansel KPK yang kapasitasnya dan integritasnya hebat dan kemudian diberi independensi, diberi kemandirian,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Istana mengabarkan Presiden Jokowi akan segera mengumumkan susunan anggota panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Koordinator Staf Khusus Presiden RI Jokowi, Ari Dwipayana menyebut, pansel akan diumumkan pada akhir bulan Mei. “Pembentukan pansel capim KPK masih dalam proses yang rencananya akan diumumkan pada bulan ini,” kata Ari melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (9/5/2024).
Ari belum merinci nama-nama orang yang menjadi kandidat pansel capim KPK itu. Yang jelas nantinya, pansel akan berisikan sembilan orang, terdiri dari lima orang dari unsur pemerintahan dan empat orang dari unsur masyarakat.
“Nama-nama calon anggota Pansel Capim dan Dewas KPK masih terus digodok dengan memperhatikan harapan masyarakat utk mendapatkan anggota Pansel yang kredibel dan berintegritas,” kata Ari.
Diketahui, masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK akan selesai akhir tahun ini. Sesuai ketentuan, Presiden akan membentuk pansel dalam menyaring calon pimpinan KPK terpilih untuk periode selanjutnya.
