Badan Anggaran (Banggar) DPR mendesak kepada Menteri Keuangan untuk segera menerapkan cukai terhadap produk yang membahayakan masyarakat dan lingkungan.
“Rekomendasi Banggar sejak pembahasan anggaran 2022 dan KEM & PPKF hari ini untuk 2024, sudah waktunya pemerintah ini yang pertama (menerapkan) terhadap karbon, kemudian cukai plastik dan pemanis,” tegas Ketua Bangar DPR, Said Abdullah seperti dikutip saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2023).
Politisi dari PDIP itu melanjutkan, rekomendasi Banggar DPR sudah melalui kajian dan memandang cukai ini penting untuk masa depan lingkungan dan kesehatan di Tanah Air.
“Dampak lingkungannya kalau plastik, dahsyat luar biasa, kita tahu bersama. Pada saat yang sama, pemanis ini sudah menimbulkan problem akut kita. Bahkan 30 persen dari masyarakat kita gara-gara pemanis tingkat diabetes kita tinggi,” sambungnya.
Menurut Said, publik harus mengerti alasan rencana penerapan kebijakan cukai plastik serta minuman manis ini sebenarnya untuk kebaikan masyarakat. Dengan cukai memang diterapkan untuk barang-barang yang sebenarnya dilarang seperti minuman beralkohol atau rokok. Tapi untuk plastik dan minuman manis, ini memang berhubungan langsung untuk menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Kalau untuk pemanis tidak semata-mata urusan dilarang tapi ini memang urusan kesehatan. Apalagi pemanis buatan, itu lebih membahayakan lagi dan anak-anak kita tidak boleh lagi minum minuman berpemanis dan sebagainya. Oleh karenanya sudah waktunya dikenakan cukai,” tambahnya.
Sedangkan untuk cukai minuman manis dan plastik, Kemenkeu pada awal pekan ini memang sudah meminta arahan Banggar DPR RI terkait penerapannya dan bila sesuai rencana maka kebijakan cukai baru ini bisa mulai diterapkan di tahun 2024.
