Anggota Komisi XI DPR, Puteri Komarudin mendesak Menteri keuangan Sri Mulyani menginvestigasi eks Kabag Umum Kanwil Pajak Jaksel II, Rafael Alun Trisambodo. Terkait aset gendut pegawai pajak.
“Kami mendesak Kemenkeu untuk menginvestigasi persoalan ini secara menyeluruh dan menentukan tindakan pendisiplinan yang tepat, jika dibutuhkan,” tegas Putri kepada wartawan saat dihubungi, Jakarta, Jumat (24/2/2023).
“Tak hanya itu, Kemenkeu juga perlu senantiasa tekankan kepada seluruh pegawainya akan nilai-nilai integritas, moralitas, dan etika,” lanjut puteri dari politisi senior Golkar, Ade Komarudin itu.
Ia juga sangat menyayangkan adanya pejabat Ditjen Pajak yang memiliki gaya hidup mewah. “Kejadian ini sungguh disayangkan. Di tengah upaya kita untuk mengejar target penerimaan pajak, justru terciderai dengan tindakan yang berpotensi mereduksi kepercayaan masyarakat,” jelasnya.
Padahal menurut legislator Golkar ini, masyarakat berperan sentral dalam penerimaan pajak. “Tahun lalu saja mencapai Rp1.717,8 triliun. Di mana, kontribusi ini menjadi penopang utama dalam mendukung keberlanjutan agenda pembangunan,” terang Puteri.
“Sehingga, pegawai DJP memiliki tanggung jawab lebih untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani geram atas aksi penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari Rafael Alun Trisambodo, pejabat di Ditjen Pajak yang baru saja dicopot dari posisiya selaku Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Kementerian Keuangan II.
Ia pun mengutuk aksi penganiayaan itu dan gaya hidup anak buahnya di Kementerian Keuangan khususnya di Ditjen Pajak.
“Kami mengutuk tindakan keji pengaiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jajaran kehidupan Kementerian Keuangan yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan sebuah erosi negatif dan erosi kepercayan dari seluruh masyarakat tehadap Kementerian Keuangan dan dalam hal ini Ditjen Pajak,” kata Sri dalam konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023).
Dia menjelaskan, kedua hal itu sangat mengkhianati dan mencederai jajaran Kemenkeu yang telah bekerja secara profesional. Sebab, Sri meyakini masih banyak anak buahnya yang terus bekerja jujur, bersih, dan profesional.
