Bank Indonesia (BI) sedang berupaya memperbarui, menyempurnakan dan memperluas digitalisasi sistem pembayaran melalui penyusunan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030.
“Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030 yang sedang kami susun, nanti kita akan luncurkan BSPI 2025-2030 ini secara resmi ya Insya Allah tengah tahun,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Senin (29/4/2024).
Dalam acara Peluncuran dan Seminar Hackathon Bank Indonesia 2024 itu, Perry mengatakan ada sejumlah inisiatif utama yang menjadi garis besar BSPI 2025-2030, di antaranya terkait infrastruktur, industri dan inovasi.
Inisiatif tersebut adalah terus memperbarui, memodernisasi dan memperkuat infrastruktur sistem pembayaran yaitu pengembangan sistem pembayaran ritel, tidak hanya BI-Fast tapi juga fast payment oleh swasta, serta berkolaborasi untuk mendorong ekonomi keuangan digital nasional.
Infrastruktur pembayaran wholesale juga akan diperbarui dan dimodernisasi, yakni Real Time Gross Settlement (RTGS), yang tidak hanya multi currency tapi juga modern sesuai dengan ISO 2022.
Demikian juga dengan infrastruktur pusat data pembayaran, guna mendorong ekonomi keuangan digital.
Selanjutnya, BSPI 2025-2030 juga mendukung inisiatif untuk penguatan dan konsolidasi industri pelaku sistem pembayaran.
“Konsolidasi tentu saja kita perlu lakukan. Ada dua kelompok, kelompok pelaku atau perusahaan sistem pembayaran yang besar dan tentu saja yang lainnya,” ujar Perry.
Ia menekankan semua para pelaku industri sistem pembayaran didorong berkolaborasi untuk mendukung pembayaran secara digital.
Masing-masing pelaku industri berperan sesuai dengan kemampuan, teknologinya, manajemen risikonya, kapasitas sumber daya manusianya dalam rangka memperluas layanan digital sistem pembayaran.
Selain itu, BI dan industri bekerja sama untuk terus mendorong inovasi digital guna mendukung digitalisasi ekonomi keuangan nasional dan sistem pembayaran.
“Digitalisasi ekonomi keuangan nasional, digitalisasi sistem pembayaran, semuanya perlu bisa memperluas layanan digitalisasi dan pembayaran dengan tetap memperhatikan, mempertimbangkan dan mengutamakan juga perlindungan konsumen, APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme),” ujar Perry.
Lebih lanjut, ia mengatakan BI mendukung inovasi digital melalui gelaran Hackathon 2024, yakni kompetisi untuk memecahkan tantangan ekonomi dan keuangan digital melalui inovasi dan solusi berbasis teknologi.
Hackathon terbuka bagi masyarakat umum (individu dan lembaga) dengan periode registrasi 29 April hingga 6 Juni 2024.
Hackathon diarahkan untuk dapat menjawab tiga permasalahan utama sebagai subtema, yaitu proses pengambilan keputusan yang efisien, perluasan akseptasi pasar melalui penyediaan layanan yang inovatif, serta manajemen risiko dan pelindungan konsumen.
Tiga hal tersebut bermanfaat untuk menjawab tantangan pengambil kebijakan dan industri serta untuk kepentingan masyarakat sehingga kemudian dapat diimplementasikan dalam ekosistem digital.
